Kurikulum Regulasi
Materi esensial yang dirancang untuk memperkuat posisi hukum masyarakat dalam mengawal kebijakan daerah.
Keterbukaan Informasi
Pengawasan Dana Desa
Prosedur Pengaduan
Panduan praktis hak masyarakat mengakses dokumen publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008.
Mekanisme pengawalan anggaran pembangunan desa untuk mencegah penyelewengan wewenang.
Alur resmi penyampaian laporan dan konsultasi pendampingan hukum yang sah dan terukur.
Telaah Kebijakan
Hak warga versus kewajiban aparatur
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan, objektif, dan bebas dari praktik maladministrasi. Aparatur penyelenggara negara berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya demi terciptanya akuntabilitas pemerintahan daerah.
Melalui edukasi ini, KPK Independen Jeneponto mendampingi masyarakat memahami batasan kewenangan birokrasi serta cara menggunakan jalur pengaduan yang konstitusional dan dilindungi undang-undang.
Daftarkan kelompok warga untuk penyuluhan keliling
Kami memfasilitasi sesi dialog dan sosialisasi regulasi langsung di tingkat desa dan kelurahan.